Indef Minta Jokowi Bubarkan Lembaga di Bawah Luhut dan BPIP

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 13 Maret 2020. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 13 Maret 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira menantang Presiden Jokowi membubarkan lembaga atau kementerian yang tidak memiliki progres dalam menangani wabah Covid-19.

    "Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang mestinya dibubarkan," ujar Bima dalam diskusi daring 'Menanti Perombakan Kabinet' di Jakarta hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

    Menurut Bima, kinerja Kemenko Maritim di bawah Luhut Binsar Panjaitan tidak jelas karena banyak bidang tak senada yang dibawahinya.

    Dia mencontohkan di bawah Kemenko Maritim ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemen Pariwisata, dan BPKM.

    "Kenapa BPKM di sana? Harusnya (BKPM) di Menko Perekonomian. Ini sudah terlalu offside. Jadinya menteri super power."

    Bima bahkan mengusulkan Kemenko Maritim dan Investasi dilebur ke Kemenko Perekonomian.

    Mengenai pembubaran lembaga, Indef menyasar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

    "Itu (BPIP) dibubarkan saja. Anggarannya Rp 217 miliar setahun, mending buat bansos atau bagi-bagi masker," ujar Bima.

    Reshuffle kabinet mencuat seusai video kemarahan Presiden Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada Minggu,28 Juni 2020, di Youtube resmi Sekretariat Presiden.

    Presiden menyampaikan neg-unegnya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 atau sepuluh hari sebelum rekaman disiarkan. 

    Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menilai banyak menteri yang belum memiliki sense of crisis dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Jokowi mengancam membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan dalam menangani wabah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Meredakan Sakit Gigi Dengan Bahan Alami

    Rasa nyeri yang menusuk dari sakit gigi sangat menyiksa. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan bahan-bahan alami yang dapat diperoleh dengan mudah.