Reshuffle, Indef Beri Daftar Menteri yang Harus Diganti Jokowi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Bima Yudhistira meluncurkan daftar menteri yang layak diganti oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle mendatang.

    Bima terutama menyoroti menteri-menteri bidang ekonomi. Dia menyebut terutama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terutama harus dicopot.

    Dia menilai Menko Airlangga masih standar dalam bekerja karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis bawahannya bekerja ekstra di tengah pandemi ini.

    Bima lantas mengarah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menurut dia lamban dalam realisasi anggaran, program stimulus, dan realisasi yang tidak sinkron.

    "Banyak juga program stimulus tidak tepat sasaran, itu bagian perencanaan kan harusnya di fiskal juga," ujar Bima dalam diskusi daring 'Menanti Perombakan Kabinet' pada hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

    Daftar menteri yang harus dicopot versi Indef lainnya adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

    Menurut Bima, Ida harusnya sudah mengundurkan diri sejak polemik Program Kartu Prakerja.

    "Dalam Kartu Prakerja manajemen teknisnya ditangani Kemenko Perekonomian. Itu dia udah enggak punya power sama sekali karena dikangkangi Menko."

    Terakhir, peneliti Indef itu menyebut Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki underperformance alias kurang berkualitas. Bima melihat realisasi stimulus dunia usaha baru 6,8 persen, bahkan khusus UMKM belum mencapai 1 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.