Maman PKB Kritik Keras Menteri Agama soal Sense of Crisis

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq dan Ketua Bravo 5 Jenderal TNI ( Purn) Fachrul Razidalam Silahturahmi Kebangsaan Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Marc Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq dan Ketua Bravo 5 Jenderal TNI ( Purn) Fachrul Razidalam Silahturahmi Kebangsaan Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Marc Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PKB Maman Imanulhaq mengkritik Menteri Agama Fachrul Razi yang mengajukan tambahan anggaran Rp 3,836 triliun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di masa pandemi Covid-19.

    Eks Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tersebut menyebut Fachrul Razi tidak memiliki sense of crisis dengan mengajukan tambahan anggaran saat pandemi Covid-19.

    "Kami sisir programnya, tidak satu pun menyentuh pandemi. Saya sebutin saja, Kemenag itu tidak ada sense of crisis di tengah pandemi," ujar Maman dalam diskusi daring 'Menanti Perombakan Kabinet' hari ini di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2020.

    Menurut anggota Komisi VIII DPR tersebut arah program Kementerian Agama mesti diperbaiki jika Fachrul tak tidak ingin diganti.

    Menteri Agama Fachrul Razi mengajukan tambahan anggaran Rp 3,83 triliun dari total pagu indikatif Rp 66,67 triliun. Maka total pengajuan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 70,51 triliun.

    Usul itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Fachrul pada Kamis lalu, 25 Juni 2020. Komisi VIII belum menyetujui usulan tersebut dan meminta Fachrul memberikan penjelasan lebih rinci soal permintaan penambahan anggaran itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.