TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hasil sigi sejumlah menteri yang dinilai layak dicopot dalam rombak kabinet. Beberapa menteri yang dinilai layak diganti justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Dilema bagi Presiden melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019, justru berada di urutan teratas paling diharapkan reshuffle,” ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam diskusi daring, Sabtu, 4 Juli 2020 Ia berharap agar jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden.
Para menteri yang diharapkan responden agar dicopot melalui rombak cabinet adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly konsisten berada pada posisi teratas paling diharapkan untuk diganti dengan penilaian 64,1 persen responden, disusul Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52, 4 persen responden, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 47, 5 persen, Menteri Agama Fachrul Razi 40,8, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1.
Selanjutnya, posisi keenam yang paling diharapkan dicopot dalam rombak kabinet adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33.2 persen, Menteri Sosial Juliari Batubara 30.6 persen, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28.1, Menteri Pemuda dan Olah Raga Zainudin Amali 24.7, dan Menteri BUMN Erick Tohir 18.4 persen.
Metode survei yang digunakan adalah Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvei. WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire sesuai kuota sebaran, yakni kepada responden yang memiliki relevansi dengan yang dinilai.
Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1350 responden tersebar di 30 provinsi terpilih. Penentuan sampling error pada 3.54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen.
