Politikus PDIP Minta Publik Tak Lelah Perjuangkan RUU PKS

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Selly Gantina meminta para aktivis dan masyarakat sipil tak lelah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Selly mengajak publik untuk terus mengawal RUU ini.

    "Jangan capek dulu, diatur dulu napasnya. Kita butuh reli panjang," kata Selly dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2020.

    Selly juga mengklarifikasi polemik penarikan RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 yang disorot publik. Politikus PDIP ini menjelaskan, RUU ini bukan ditarik dari Prolegnas, melainkan digeser dari Komisi VIII ke Badan Legislasi DPR.

    Selly mengatakan dialihkannya pembahasan RUU PKS dari Komisi VIII ke Badan Legislasi justru positif. Pembahasan di Baleg bisa lebih komprehensif, termasuk membahas pasal pemidanaan yang belum diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "Ini harus dilihat jadi kesempatan emas, bukan malah diprotes begitu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Selly juga membantah Komisi VIII tidak mendengarkan aspirasi publik yang mendesak pembahasan dan pengesahan RUU PKS. Dia mengetahui situasi pandemi Covid-19 saat ini juga membuat banyak orang kian rentan menjadi korban kekerasan seksual.

    Menurut Selly, partainya pun sangat memperhatikan aspirasi publik yang mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas dan disahkan. "Arenanya sudah ada, tinggal kita konsisten menyuarakan ini. Biar urgensinya jelas," ujar Selly.

    RUU Penghapusan Kekerasan Seksual resmi didrop dari Prolegnas prioritas 2020. Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto dan Marwan Dasopang mengatakan RUU ini ditarik lantaran masih banyak pro dan kontra dan pembahasannya sulit.

    Penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020 oleh Komisi VIII ini sebelumnya juga dibantah kolega satu partai Selly, Diah Pitaloka. Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi VIII itu mengatakan, tak pernah ada rapat yang menyepakati penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020.

    "Pak Marwan Dasopang itu pimpinan Komisi Delapan tapi itu bukan merupakan keputusan Komisi Delapan. Itu opini pribadinya dia, tidak officially," kata Diah di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPnBM Nol Persen, Cara Mudah Hitung Harga Mobil Baru Honda Brio

    Harga baru berlaku setelah penerapan PPnBM Nol Persen mulai Senin, 1 Maret 2021. Diskon terhadap PPnBM ini berlaku pula untuk Honda Brio.