Kemendagri Minta Pemda Memutakhirkan Data Ketahanan Pangan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panen raya padi dan jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

    Panen raya padi dan jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

    TEMPO.CO, Jakarta- Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni mendesak pemerintah daerah memutakhirkan data ketahanan pangan. Pemuthakhiran data  sebagai dasar pemerintah pusat merumuskan kebijakan mengantasipasi krisis pangan di masa pandemi Covid-19.

    "Memang Satgas Ketahanan Pangan di daerah ada di bawah sekda. Tetapi kepala daerah harus mendorong supaya data ketahanan pangan menjadi penting untuk disajikan dengan benar dan update (mutakhir). Supaya kalau ada permasalahan di daerah, kami dapat menyampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden, supaya dapat diambil solusi yang cepat dan efektif," kata Nur melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2020.

    Pemutakhiran data, kata Nur, juga berguna untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditekankan Nur karena pengambilan keputusan yang tepat sangat ditentukan oleh data yang akurat. Apalagi data pangan menjadi perhatian dan kepedulian Presiden Jokowi.

    "Misalnya, ketika terjadi lonjakan harga di satu daerah, Presiden selalu mengatakan pemerintah harus hadir, pemda harus hadir. Presiden tidak diam. Jika ada masalah seperti ini, laporan Mendagri akan ditempatkan pada tempat pertama, karena Mendagri adalah pembina pemda," ucapnya.

    Nur memberi contoh permasalahan yang pernah terjadi di Jawa Timur, ketika petani mengeluhkan anjloknya harga ayam ras yang menyebabkan banyak peternak membagi-bagikan daging ayam sebagai bentuk ketidakpuasan. "Ketika hal itu dilaporkan dalam ratas, langsung saat itu juga Presiden memerintahkan Mentan turun ke Jatim. Dalam 1x24 jam masalahnya bisa selesai," kata dia.

    Akurasi dan pemutakhiran data, kata Nur, juga berfungsi untuk mendeteksi  kemungkinan penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendistorsi harga pasar demi meraih keuntungan yang tidak wajar. Nur meminta pemda membuat laporan kepada satgas di Kemendagri agar masalahnya dapat diatasi dengan cepat.

    "Kalau ada yang menimbun barang kebutuhan pokok, mohon kami diinformasikan. Kalau tidak terinformasi kepada kami, kami tidak bisa menurunkan pejabat untuk menangani ini. Tetapi jika ada informasi yang lengkap, tim dapat kami terjunkan," kata dia.

    Nur juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan di daerah memiliki kaitan langsung dengan tingkat inflasi daerah. Dalam waktu dekat, Menko Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia akan memberikan penghargaan kepada pemda yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan sehingga tingkat inflasi di daerah tersebut dapat ditekan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.