Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah Surati Kapolri soal Tewasnya Warga Poso

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) tiba untuk mengikuti Upacara Ziarah Makam dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka rangkaian peringatan HUT ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) tiba untuk mengikuti Upacara Ziarah Makam dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka rangkaian peringatan HUT ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menyurati Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis terkait tewasnya warga Poso, Sulawesi Tengah, Qidam Al Fariski Mofance. Qidam diduga merupakan korban salah sasaran satuan tugas Tinombala.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa kasus tersebut tidak seharusnya terjadi," seperti dikutip dari surat PP Muhammadiyah bertanggal 25 Juni 2020.

Surat yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas itu menyatakan keluarga Qidam telah menunjuk Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sebagai kuasa hukum.

Dalam surat itu, PP Muhammadiyah menyatakan tewasnya Qidam bertentangan dengan tugas kepolisian untuk memberikan perlindungan dan keamanan, serta menambah banyak jumlah korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Atas peristiwa itu, PP Muhammadiyah menyampaikan tiga sikap, pertama menyesalkan secara mendalam tewasnya Qidam yang diduga dilakukan anggota polisi. Kedua, mendesak Kapolri memerintahkan pemeriksaan dan penyelidikan perkara ini, serta memproses hukum pihak-pihak yang diduga terlibat pembunuhan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, PP Muhammadiyah meminta Kapolri menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai status para korban tewas, termasuk Qidam. Sebab, selama ini kepolisian selalu mengasosiasikan para korban terafiliasi dengan kelompok radikal, tanpa proses persidangan.

Majalah Tempo edisi 6 Juni 2020 menyebut Qidam merupakan warga Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara berumur 20 tahun. Ia tewas pada 9 April 2020, diduga tewas diberondong peluru aparat. Qidam ditembak di Desa Tobe, Poso Pesisir Utara.

Qidam yang sehari-hari membantu kakeknya memanen Nilam itu sedang kabur karena berselisih dengan neneknya yang melarangnya pergi di tengah pandemi Covid-19. Qidam sempat meminta minum di rumah seorang warga Desa Tobe. Seorang penduduk melaporkan kehadiran pemuda asing itu ke polisi.

Tak lama kemudian, datanglah dua Satuan Tugas Tinombala mengepung rumah itu. Qidam berlari ke belakang dan terdengarlah rentetan suara tembakan. Di jenazah Qidam, ditemukan bekas pukulan dan sayatan di paha.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

5 jam lalu

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menyaksikan sidang putusan praperadilan Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 19 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

16 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

23 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Densus 88 Tangkap 8 Teroris Anggota JI, Polisi Sebut Semua Pengurus Organisasi

3 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan) memperlihatkan barang bukti BBM pertamax yang asli dan palsu (dioplos) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
Densus 88 Tangkap 8 Teroris Anggota JI, Polisi Sebut Semua Pengurus Organisasi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut delapan tersangka teroris itu berinisial G, BS, SK, A, MWDS, DK, H, dan RF.


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

4 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

5 hari lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Densus 88 Tangkap 8 Teroris Diduga Anggota JI sedang Latihan Fisik dan Militer di Poso Sulteng

5 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Densus 88 Tangkap 8 Teroris Diduga Anggota JI sedang Latihan Fisik dan Militer di Poso Sulteng

Delapan terduga teroris yang sedang latihan fisik dan militer di Poso Sulteng itu disebut punya posisi strategis di Jamaah Islamiyah.


Densus 88 Tangkap Tujuh Orang Terduga Teroris Anggota Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

5 hari lalu

Ilustrasi Densus 88. ANTARA
Densus 88 Tangkap Tujuh Orang Terduga Teroris Anggota Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang diduga terafiliasi sebagai anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah


Aiptu Supriyanto Dapat Hadiah Sekolah Perwira Setelah Temukan dan Kembalikan Uang Pemudik Rp 100 Juta

7 hari lalu

Anggota Polres Lampung Tengah Aiptu Supriyanto lakukan aksi terpuji dengan mengembalikan uang senilai Rp 100 juta milik pemudik yang tertinggal di rest area. Foto: Humas Polri
Aiptu Supriyanto Dapat Hadiah Sekolah Perwira Setelah Temukan dan Kembalikan Uang Pemudik Rp 100 Juta

Kapolda Lampung beri penghargaan kepada Aiptu Supriyanto karena kejujurannya kembalikan tas berisi uang Rp 100 juta di rest area Tol Trans Sumatera.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

8 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.