Badan Legislasi DPR Cabut 16 RUU dari Prolegnas 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat tetap dibuka karena telah memenuhi kuorum yang ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat tetap dibuka karena telah memenuhi kuorum yang ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sepakat mencabut 16 Rancangan Undang-Undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

    “Dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 menyetujui untuk menyepakati, mengurangi 16 RUU dari Prolegnas 2020,” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja di Badan Legislasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020.

    Berikut 16 RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020:

    1.  Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

    2.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

    3.  Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

    4.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

    5.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

    6.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    7.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

    8.  Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

    9.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

    10.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

    11.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

    12.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

    13.  Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

    14.  Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

    15.  Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

    16.  Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

    Menambah empat Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Dari DPR RI, Komisi III:

    1.  RUU tentang Jabatan Hakim

    2.  RUU tentang Kejaksaan

    Pemerintah mengusulkan:

    1.  RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    2.  RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

    Mengganti RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020:

    1.  Baleg mengganti RUU tentang Penyadapan dengan RUU Bank Indonesia.

    2.  Pemerintah mengganti RUU Keamanan Laut dengan RUU Landas Kontinen Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Mitos Tentang Garam dan Bagaimana Cara Mensiasatinya

    Tidak makan garam bukan berarti tubuh kita tambah sehat. Ada sejumlah makanan dan obat yang kandungan garamnya meningkatkan risiko serangan jantung.