Badan Legislasi DPR Cabut 16 RUU dari Prolegnas 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sepakat mencabut 16 Rancangan Undang-Undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 menyetujui untuk menyepakati, mengurangi 16 RUU dari Prolegnas 2020,” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja di Badan Legislasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020.

Berikut 16 RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020:

1.  Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.  Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

4.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8.  Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13.  Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14.  Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15.  Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16.  Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

Menambah empat Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Dari DPR RI, Komisi III:

1.  RUU tentang Jabatan Hakim

2.  RUU tentang Kejaksaan

Pemerintah mengusulkan:

1.  RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2.  RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Mengganti RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020:

1.  Baleg mengganti RUU tentang Penyadapan dengan RUU Bank Indonesia.

2.  Pemerintah mengganti RUU Keamanan Laut dengan RUU Landas Kontinen Indonesia.