KPK Banding, Vonis untuk Imam Nahrawi Dianggap Belum Adil

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) menyampaikan nota pembelaan yang disiarkan secara

    Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) menyampaikan nota pembelaan yang disiarkan secara "live streaming" dalam sidang lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 19 Juni 2020. Sidang tersebut beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa atas tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan banding atas vonis untuk bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi karena dianggap belum adil. "Putusan belum memenuhi rasa keadilan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 7 Februari 2020.  

    KPK juga mengajukan banding karena jumlah uang pengganti yang harus dibayar Imam. Menurut KPK, masih ada selisih antara jumlah uang yang diterima dengan yang harus dibayar.

    "KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan mengabulkan permohonan banding itu," ujar Ali.

    Imam Nahrawi dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi semasa menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Selain pidana pokok, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukum pokok. Imam juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 18,1 miliar.

    Imam Nahrawi menegaskan ia tak menerima suap. ”Demi Allah, Demi Rasullulah saya tidak menerima 11,5 miliar itu,” kata dia.

    Bekas Menpora itu berjanji akan membongkar aliran suap Rp 11,5 miliar dari KONI. “Kami mohon izin untuk melanjutkan pengusutan aliran dana 11,5 dari KONI kepada pihak-pihak yang nyatanya tertera di BAP, yang tidak diungkap di forum ini,” kata Imam setelah pembacaan putusan.

    ROSSENO M. AJI | CAESAR AKBAR | FIKRI ARIGI |WINTANG WARASTRI

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.