TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Yandri Susanto, meminta pemerintah bisa melakukan pemutakhiran dan integrasi data kemiskinan yang dianggap masih tumpang tindih. Menurutnya, jika berhasil, kesatuan data antar lembaga terkait kemiskinan bisa menjadi peninggalan baik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kalau kepala desa itu sama pola pikirnya bahwa ‘saya harus melakukan data seperti ini, penyajiannya seperti ini, evaluasinya seperti ini, reportnya seperti ini’, saya kira ini legacy Pak, bagi kita di periode Pak Jokowi yang kedua ini,” kata Yandri, dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan pemerintah, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.
Politikus Partai Amanat Nasional itu berpendapat bahwa angka kemiskinan yang tercatat Badan Pusat Statistik sekitar 24,79 juta orang pada tahun 2019 berisiko meningkat dengan adanya bencana non-alam Covid-19. Karena itu, menurut Yandri, sudah semestinya pemerintah memiliki satu data yang mutakhir dan terintegrasi yang bisa menjadi rujukan bagi setiap lembaga.
Selain itu, Yandri mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperbarui data kemiskinan setiap daerahnya. Sebab, ia mendapati baru ada 103 kabupaten/kota yang aktif memperbarui data kemiskinan. “Artinya ada 411 kabupaten/kota yang tidak sama sekali melakukan update data kemiskinan,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi VIII, Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan bahwa sebenarnya ada sekitar 319 kabupaten/kota yang sudah memperbarui data kemiskinannya, hanya saja tidak sampai 50 persen. “jadi misalnya ada kabupaten/kota yang datanya seribu, yang dia hanya update mungkin empat ratus,” ujar Juliari.
ACHMAD HAMUDI ASSEGAF
