Reshuffle Kabinet Jokowi, PDIP Bela Mensos Juliari soal Bansos

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eriko Sotarduga. Wikidpr.

    Eriko Sotarduga. Wikidpr.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wacana reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi membuat PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) bereaksi tentang kadernya yang menjabat Menteri Sosial, Juliari Batubara. 

    Menurut Ketua DPP PDI Eriko Sotarduga, Kementerian Sosial sebenarnya sudah cepat dalam bekerja menyalurkan bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

    Dia menyatakan, penyaluran bansos tak bisa dilakukan tanpa basis data yang jelas. Eriko pun mengakui masalah pendataan belum sempurna. 

    "Kemensos cepat responsnya, tapi tentu tidak bisa sembarangan karena itu kan dana dari masyarakat juga," ujar Eriko kepada Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2020.

    Dia menjelaskan dalam perbincangan dengan Mensos Juliari Batubara terungkap bahwa anggaran bagi bidang sosial sekitar 30 persen dari total dana penanganan pandemi Covid-19. Namun Kemensos tak bisa begitu saja menggelontorkannya karena persoalan data.

    "Siapa yang mau nanti setelah tidak menjabat lima sampai sepuluh tahun lagi bermasalah. Padahal niatnya baik, niatnya tulus bekerja. Situasi ini kan tidak mudah," ucap Eriko yang juga Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR.

    Menteri-menteri bidang sosial ditegur keras Presiden Jokowi perihal penyaluran bansos Covid-19 dalam Rapat Kabinet pada 18 Juni 2020. Jokowi menyatakan tak segan melakukan reshuffle kabinet jika kinerja para menteri tidak extraordinary.

    "Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," kata Presiden Jokowi.

    Rekaman video pidato Presiden tersebut baru diunggah oleh Istana pada Ahad lalu, 28 Juni 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.