Jokowi: Kepala Daerah Jangan Tergesa-gesa Terapkan Normal Baru

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi virus Corona atau Covid-19. Shutterstock

    Ilustrasi virus Corona atau Covid-19. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan transisi PSBB menuju tatanan normal baru atau new normal. Sebab, kata Jokowi, ancaman Covid-19 masih tinggi dan ia tidak ingin terjadi gelombang kedua Covid-19.

    "Jangan sampai kita berani membuka (PSBB), masuk ke new normal, tapi keadaan data masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Tidak usah tergesa-gesa," ujar Jokowi saat menyampaikan pengarahan melalui telekonferensi dari Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

    Kebijakan menerapkan normal baru, kata Jokowi, harus berdasarkan data saintifik dan pendapat para ahli. "Data-data itu dipakai. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0 masih tinggi kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas."

    Jika secara data sudah memungkinkan diberlakukan normal baru, kata Jokowi, maka tahapan-tahapan menuju new normal baru bisa dilakukan. Mulai dari prakondisi, menentukan waktu, hingga menentukan sektor mana yang bisa dibuka secara bertahap.

    "Kalau sektor industri, pariwisata sudah memungkinkan, ya silakan dibuka. Tapi juga mungkin masih dibatasi kapasitasnya," ujar Jokowi.

    Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala. Jika kebijakan normal baru menyebabkan kasus Covid-19 di suatu daerah meningkat, kata Jokowi, PSBB atau karantina wilayah bisa diberlakukan kembali.

    "Kalau memang keadaannya (kasus Covid-19) naik, ya tutup lagi.” Kepala daerah, kata Presiden, harus berani memutuskan seperti itu.

    “Tidak bisa lagi kita sekali lagi memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data science dan masukan dari para pakar," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.