Jokowi ke Pemda: Menuju Normal Baru, Gas Rem Betul-betul Diatur

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pandangannya dalam KTT ASEAN ke-36 yang digelar secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 Juni 2020. Dalam KTT dengan tuan rumah Vietnam tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 serta mengusulkan perlunya pengaturan ASEAN Travel Corridor. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pandangannya dalam KTT ASEAN ke-36 yang digelar secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 Juni 2020. Dalam KTT dengan tuan rumah Vietnam tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 serta mengusulkan perlunya pengaturan ASEAN Travel Corridor. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk lihai melakukan manajemen krisis menuju tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan new normal, kata Jokowi, jangan sampai mengorbankan kesehatan masyarakat hingga menyebabkan gelombang kedua Covid-19.

    Presiden berharap urusan kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan. “Saya harap, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gas dan remnya betul-betul diatur," ujar Jokowi saat menyampaikan pengarahan melalui telekonferensi dari Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

    "Jangan sampai melonggarkan (PSBB) tanpa kendali rem. Ekonomi bagus, tapi kasus Covid-19 naik. Bukan itu yang kita inginkan," lanjut Jokowi.

    Untuk itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk berhati-hati sebelum mengambil kebijakan normal baru. Kebijakan itu harus berdasarkan data saintifik dan pendapat para ahli serta melalui tahapan-tahapan yang benar.

    Suatu daerah harus melalui tahapan prakondisi, timing (menentukan waktu yang tepat), hingga menentukan prioritas sektor mana yang akan dibuka. "Tidak langsung semua sektor dibuka semuanya. Tak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi urusan ekonomi dan kesehatan sekaligus," ujar Jokowi.

    Setelah normal baru berlaku pun, kata Jokowi, evaluasi dan monitoring harus terus dilakukan. "Setiap dua pekan dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya (kasus Covid-19) naik, ya tutup lagi. Harus berani putuskan seperti itu."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.