Jokowi: Ancaman Covid-19 Masih Tinggi, Jangan Ada Gelombang II

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan masyarakat bahwa ancaman Covid-19 belum berakhir. Untuk itu, Presiden tak henti mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam
    mengambil 
    kebijakan agar tidak terjadi gelombang kedua Covid-19.

    "Ancamannya masih tinggi, kondisinya juga masih sangat dinamis. Oleh karena itu, kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Jangan sampai muncul second wave," ujar Jokowi saat menyampaikan pengarahan melalui telekonferensi dari Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

    Jokowi meminta Pemda berhati-hati melakukan manajemen krisis agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. "Saya harap bapak ibu dan saudara sekalian, gas dan remnya betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan (PSBB) tanpa kendali rem, ekonomi bagus tapi kasus Covid-19 naik," ujarnya.

    Kebijakan PSBB transisi menuju tatanan baru (new normal), kata Jokowi harus melalui tahapan-tahapan yang benar berdasarkan data saintifik dan pendapat para pakar. "Jangan sampai kita berani membuka (PSBB), masuk ke new normal tetapi keadaan data masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.