Puan Maharani: Politik Kesehatan Berdikari Harus Diperkuat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat beragendakan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI, dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas keterangan Pemerintah terhadap kerangka ekonomi macro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tanun anggaran 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat beragendakan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI, dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas keterangan Pemerintah terhadap kerangka ekonomi macro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tanun anggaran 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan politik kesehatan berdikari perlu diarahkan dan diperkuat. “Sebagai kebijakan politik membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan perlu dipertajam,” kata Puan dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020, Selasa, 30 Juni 2020. 

    Penguatan itu bisa dilakukan dalam formasi tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas; industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi, dan obat-obatan.

    Sistem jaminan kesehatan memastikan seluruh rakyat mendapat pelayanan kesehatan; lokasi anggaran kesehatan harus tepat sasaran dan tepat manfaat.

    Puan juga menyampaikan implementasi pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat perlu komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, alokasi anggaran kesehatan yang efektif di situasi pandemi Covid-19. “Realokasi dan refocusing anggaran terkait kesehatan harus bisa dimanfaatkan efektif.”

    Kekuatan nasional di bidang kesehatan, kata Puan Maharani, juga ditentukan melalui kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional. Untuk membangun kekuatan industri kesehatan, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan sinergi antara bidang kesehatan, industri dan BUMN. “Harus bersinergi dan terkoordinasi,” ujar Ketua DPR. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.