Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Partai-partai Soal Jokowi Ancam Rombak Kabinet

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/Pool
Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/Pool
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Jokowi tentang rombak kabinet (reshuffle) mengundang komentar dari berbagai pihak, termasuk dari politikus asal sejumlah partai. Partai-partai menilainya sebagai hak prerogatif presiden, ada pula menilai cara presiden menegur menterinya.  

Dalam rapat dengan para menterinya pada 18 Juni 2020 yang dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 Juni 2020, Presiden Joko Widodo meminta kabinetnya bekerja lebih keras dalam menangani pandemi Covid-19. Dia mengatakan langkah luar biasa atau extraordinary akan dia tempuh, termasuk perombakan kabinet. 

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 di Istana Negara. "Sudah kepikiran ke mana-mana saya."

Dalam pembukaan rapat, Jokowi menyatakan bahwa jajaran kabinetnya belum memiliki satu perasaan yang sama bahwa saat ini situasi tengah krisis. "Kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali," ujar Jokowi. Ia mengatakan siap membuka jalan bagi para menterinya untuk melakukan tindakan luar biasa, termasuk jika membutuhkan peraturan pesiden dalam prosesnya.

Berikut adalah tanggapan sejumlah politikus mengenai ancaman rombak kabinet Jokowi:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan kemarahan Jokowi terhadap sejumlah menteri bisa jadi merupakan sinyal perombakan kabinet, tetapi bisa juga tidak. "Hanya kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa," kata Arsul kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi empat kali merombak kabinet.

Arsul mengatakan, kemarahan atau kekecewaan Jokowi kepada sejumlah menteri merupakan lecutan agar kabinet bekerja lebih keras dan lebih peka menyikapi pandemi Covid-19. Apalagi wabah ini juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa yang mengarah pada resesi.

PPP menyerahkan urusan perombakan kabinet sepenuhnya sebagai prerogatif presiden. Begitu pun terkait kewenangan melebur atau bahkan membubarkan kementerian/lembaga.

  1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan reshuffle menjadi prerogatif Presiden Joko Widodo. Ia yakin Presiden memiliki banyak pertimbangan dan hasil evaluasi terkait kinerja para menterinya.

"Tapi Presiden perlu juga untuk mendengarkan publik, kan banyak hasil survei," kata Saan kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020. Saan mengatakan ada banyak hasil survei terkait kinerja menteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nasdem menyerahkan keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi. Namun, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini yakin menteri-menteri dari NasDem berkinerja baik. 

Para menteri dari partai besutan Surya Paloh ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Mungkin subjektif ya pandangan kami, cukup baik lah, perform lah kami. Johnny, Bu Siti, Pak Sahrul, itu kinerjanya, performanya, perform lah, bagus," ujar Saan.

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan perombakan adalah salah satu instrumen Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja menteri "Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja menteri," kata Hasto, Senin, 29 Juni 2020.

Ia menilai wajar Presiden Jokowi marah dan menegur jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menurut Hasto, koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan di tengah pandemi ini. "Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," kata Hasto.

Hasto mengatakan sejak awal Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 untuk kehidupan rakyat. Maka dari itu, kata dia, setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambill tanggung jawab melalui kebijakan terobosan membantu rakyat.

  1. Partai Gerindra

Dilansir dari Bisnis.com, politikus Gerindra Fadli Zon meyakini ketua umum partainya, Prabowo Subianto, tak bakal kena perombakan kabinet.

"Kalau itu gampang saja jawab, bukan Menteri Pertahanan (Prabowo) kelihatannya. Kalau menteri pertahanan sudah cocok di tempatnya, kalau yang lain saya kira masih bisa diutak-atik," kata dia dalam sebuah diskusi daring pada Senin.

Fadli juga menilai pidato Jokowi bisa bermata dua. Pertama, presiden memang mau mengimbau menteri-menterinya untuk menyadari bahwa diperlukan persamaan persepsi adalam situasi krisis. "Atau pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk membuat sebuah orkestra yang baik karena Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden."

CAESAR AKBAR | BUDIARTI UTAMI | EGI ADYATAMA | BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

2 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

3 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

4 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

5 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

8 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

8 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.