TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menggelar rapat bersama jajaran menteri koordinator dan beberapa menteri lain, di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin, 29 Juni 2020.
Dalam rapat itu, mereka juga mengundang seluruh pimpinan aparat penegak hukum dan sejumlah lembaga pengawas.
Rapat koordinasi ini digelar sehari setelah video Presiden Joko Widodo yang menegur keras jajaran kabinetnya yang ia nilai belum maksimal dalam penanganan Covid-19. Bahkan dalam video itu Jokowi menyinggung tentang kemungkinan langkah reshuffle kabinet diambil.
Meski begitu, Mahfud memastikan rapat koordinasi tersebut tak membahas isu reshuffle kabinet. "Tadi kita tidak membahas soal reshuffle kabinet bagi menteri yang kurang tepat melangkah, karena itu sepenuhnya adalah hak presiden. Sama sekali tidak menyinggung itu tadi," kata Mahfud.
Meski begitu, Mahfud mengatakan rapat memang membahas substansi arahan Jokowi dalam pidato yang aslinya dilakukan pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni silam. Para menteri, kata Mahfud, akan bekerja lebih baik untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan oleh negara melalui prosedur-prosedur yang telah ditempuh dalam proses kenegaraan yang sah, sejumlah aparat penegak hukum dan lembaga pengawas ikut hadir dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan hal ini dilakukan supaya dana dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran, dengan penanganan melalui administrasi yang ketat.
"Tentu kami tetap minta diawasi. Oleh sebab itu kami mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri, kemudian ada Kemenkumham dan lain-lain karena kami ingin secara hukum ini benar tetapi juga cepat dan tidak menghambat," kata Mahfud.
Selain Mahfud sebagai tuan rumah, tiga Menko lain juga ikut hadir. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain itu, hadir pula sejumlah menteri lain seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanudin, Kapolri Jenderal Idham Azis, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Beberapa lembaga pengawas yang hadir adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, Ketua Dewan dari Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf.
