Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua Komisi Energi Ungkap 10 Orang di DPR Positif Covid

image-gnews
Petugas pemadam kebakaran (damkar) menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Juni 2020. Penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut dilakukan dalam rangka persiapan memasuki masa sidang yang akan dimulai Senin, 15 Juni 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petugas pemadam kebakaran (damkar) menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Juni 2020. Penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut dilakukan dalam rangka persiapan memasuki masa sidang yang akan dimulai Senin, 15 Juni 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Alex Noerdin menyebut ada sepuluh orang positif Covid di gedung DPR. Hal ini disampaikan Alex saat memimpin rapat kerja Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

"Baru didapat kabar lima menit yang lalu di lantai atas, saya enggak sebut lantai berapa, sepuluh orang ditemukan positif," kata Alex dalam rapat, Senin, 29 Juni 2020.

Alex tak merinci lebih jauh keterangannya. Namun dia mewanti-wanti agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan. "Jadi tolong patuhi protokol kesehatan," kata politikus Golkar ini.

Ruang rapat Komisi VII DPR berada di gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Gedung ini terdiri dari 24 lantai, sebanyak 22 lantai terbagi menjadi ruangan untuk sembilan fraksi yang ada di DPR. Para anggota Dewan, termasuk tenaga ahli (TA) dan staf berkantor di gedung ini.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan ada tujuh orang reaktif dari hasil rapid test yang digelar fraksinya hari ini. Saan mengatakan Fraksi NasDem memang rutin menggelar rapid test setiap dua pekan sekali.

"Tadi sampai siang kami melakukan rapid test terhadap 143 orang, TA fraksi, TA anggota, fraksi, cleaning, OB, semua. Dan ada tujuh reaktif," ujar Saan kepada wartawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saan mengaku tak tahu kabar sepuluh orang positif Covid-19 yang disebut Alex. Namun ia menyebut tujuh orang yang reaktif dari hasil rapid test akan segera dites swab.

"Saya enggak tahu kalau sepuluh itu. Kami NasDem ada tujuh, malam ini kami lakukan swab langsung," ucap dia.

Lantaran ada temuan reaktif ini, Fraksi NasDem mengeluarkan instruksi untuk bekerja dari rumah bagi TA fraksi, TA anggota, staf administrasi, staf sekretariat dan cleaning service yang berada di lantai 22 dan lantai 23 atau lantai yang ditempati Fraksi NasDem.

Dalam surat tertanggal hari ini yang diteken Saan itu, WFH (work from home) berlaku mulai besok, 30 Juni 2020 sampai 6 Juli 2020. Mereka diminta aktif kembali berkantor seperti biasa pada 7 Juli 2020.

"Kami ingin clean dulu," kata Saan. Fraksi NasDem juga menginstrusikan agar mereka semua tetap menjaga kualitas kerja selama WFH serta tetap berkoordinasi untuk kelancaran kerja kolektif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

10 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

17 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

18 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.