TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim memvonis Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tujuh tahun penjara. Selain itu, hakim juga mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Dihitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina, dalam persidangan yang digelar daring, Senin 29 Juni 2020.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2019 mantan terpidana kasus korupsi harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati masa pidana. Permohonan ini sebelumnya diajukan oleh Indonesian Corruption Watch dan Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi.
Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Imam dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain hukuman pokok, jaksa juga menuntut Imam Nahrawi membayar uang pengganti sebesar Rp 19 miliar. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik untuk dipilih menjadi pejabat publik selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.
Jaksa meyakini Imam Nahrawi menerima suap senilai Rp 11,5 miliar terkait pencarian dana hibah dari Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jaksa mengatakan suap itu diterima melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Selaku operator lapangan, Ulum dituntut 9 tahun penjara.
Suap diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.
Selain suap, jaksa menyatakan Imam juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 8,6 miliar selama menjabat sebagai menteri. Gratifikasi itu berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan terkait Program Indonesia Emas.
