Hasto: Reshuffle Jadi Instrumen untuk Evaluasi Menteri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama saat mengunjungi lokasi wisata dengan konsep

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama saat mengunjungi lokasi wisata dengan konsep "one stop tourism" di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Presiden Jokowi mengecek persiapan pariwisata berkonsep "one stop turism" sebagai langkah penerapan tatanan normal baru. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah salah satu instrumen Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja menteri

    "Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja menteri," kata Hasto, Senin, 29 Juni 2020.

    Ia menilai wajar Presiden Jokowi marah dan menegur jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menurut Hasto, koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan di tengah pandemi ini.

    "Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," kata Hasto.

    Hasto mengatakan sejak awal Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 untuk kehidupan rakyat.

    Maka dari itu, kata dia, setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambill tanggung jawab melalui kebijakan terobosan membantu rakyat.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.