ICW Minta Dewas KPK Transparan Soal Pemeriksaan Helikopter Firli

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satu dari tiga foto menunjukkan kegiatan Ketua KPK, Firli Bahuri, menumpangi helikopter berkode PK-JTO, turut dilampirkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali mengadukan Ketua KPK, Firli Bahuri, ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Satu dari tiga foto menunjukkan kegiatan Ketua KPK, Firli Bahuri, menumpangi helikopter berkode PK-JTO, turut dilampirkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali mengadukan Ketua KPK, Firli Bahuri, ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK transparan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri.

    ICW meminta Dewan Pengawas mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik. "Jika ditemukan adanya fakta bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik, maka Dewan Pengawas harus mengumumkan hal ini kepada publik," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2020.

    Tak hanya itu, ICW meminta Dewan Pengawas memberikan target waktu yang jelas dalam proses penanganan laporan ini. "Sebab, berkaca pada waktu sebelumnya, sering kali pengusutan dugaan pelanggaran kode etik di KPK berjalan lambat dan tidak ada kejelasan," kata dia.

    Kurnia mengatakan bila tak transparan dalam penanganan kasus ini, maka peran Dewan Pengawas patut dipertanyakan. "Karena hanya mendiamkan potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK," ujar dia.

    Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia melaporkan Firli dengan dugaan melanggar kode etik, karena menggunakan helikopter. MAKI menyatakan tindakan itu melanggar kode etik mengenai pimpinan KPK dilarang hidup mewah.

    Anggota Dewan Pengawas Syamsuddin Haris mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap Firli. Dewas kini tengah memeriksa saksi lainnya dan mencari fakta peristiwa ini. Haris enggan mengomentari kritik tentang transparansi Dewas dalam penanganan kasus. "Silahkan saja, tidak ada respon," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.