PPP: Teguran Jokowi Jadi Sinyal Reshuffle, Tapi Bisa Juga Tidak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan kemarahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap sejumlah menteri bisa jadi merupakan sinyal perombakan kabinet, tetapi bisa juga tidak.

    "Hanya kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa," kata Arsul kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020. Di periode pertama pemerintahannya, Jokowi empat kali merombak kabinet.

    Arsul mengatakan, kemarahan atau kekecewaan Jokowi kepada sejumlah menteri merupakan lecutan agar kabinet bekerja lebih keras dan lebih peka menyikapi pandemi Covid-19. Apalagi wabah ini juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa yang mengarah pada resesi.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga menyebut dua poin yang menjadi sorotan dalam kinerja kabinet sekarang. Pertama, dia menilai ada sejumlah anggota kabinet yang sulit diukur kinerjanya. Sebab mereka tak pernah secara terbuka atau jelas menyampaikan, baik di media arus utama atau media sosial, tentang apa yang dikerjakan.

    Kedua, Arsul menganggap ada anggota kabinet yang tak berkoordinasi dengan menteri lain untuk terkait komunikasi publik. Sehingga yang terjadi adalah ketidaksinkronan pernyataan antara satu menteri dan yang lain. "Ini misalnya waktu itu isu karantina, pelonggaran PSBB, TKA Cina, dan lain-lain," ucap Arsul.

    Namun ihwal reshuffle, kata Arsul, PPP menyerahkan urusan itu sepenuhnya sebagai prerogatif presiden. Begitu pun terkait kewenangan melebur atau bahkan membubarkan kementerian/lembaga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BUMN Bio Farma Produksi Vaksin Virus Corona 2021, Ada Syaratnya

    Bio Farma memerlukan akan produksi vaksin virus corona awal 2021 bila semua syarat terpenuhi. BUMN itu bekerja sama dengan Sinovac Biotech Ltd.