RUU HIP Disebut untuk Perkuat Kelembagaan BPIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat tersebut membahas program kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat tersebut membahas program kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaSekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Karjono Atmoharsono mengatakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP bertujuan memperkuat kelembagaan BPIP.

    Menurut dia, saat ini berdirinya BPIP diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019.

    Karena itu, kata dia, lembaganya mendukung pengesahan RUU HIP agar BPIP bisa diperkuat dengan dasar hukum. "Terutama UU untuk menjaga dan memperkuat haluan ideologi Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila," kata Karjono melalui keterangan tertulis pada Senin, 29 Juni 2020.

    Dalam perjalanannya, Karjono mengakui memang ada kontroversi. Seperti soal pencantuman frasa Trisila dan Ekasila. Kemudian, ada juga kritik belum adanya diktum Tap MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

    Karjono sepakat bahwa frasa Tri Sila dan Eka Sila dihapus. Sebab, pembahasan tersebut sudah selesai dalam proses perumusan Pancasila. Selain itu, ia juga setuju Tap MPRS Nomor XXV/1966 masuk dalam diktum RUU HIP.

    Ia mengingatkan RUU HIP merupakan inisiatif DPR sehingga prihatin jika ada anggota atau unsur parlemen yang berkomentar tidak sejalan dengan RUU tersebut. Sebab hal ini sama saja menyalahkan diri sendiri.

    Untuk itu, Karjono menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.