Jaksa Agung Usul Revisi KUHAP, Atur Sidang Online

Jaksa Agung ST Burhanuddin. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong agar persidangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur soal persidangan secara daring.

“Terobosan positif ini tentunya perlu dikukuhkan menjadi norma baru melalui revisi KUHAP,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, Senin, 29 Juni 2020.

Burhanuddin mengatakan, jika ada aturan baku, persidangan online bisa dilakukan dalam kondisi darurat, seperti pandemi Covid-19 saat ini.

Selama pandemi Covid-19 sampai 29 Juni 2020, sebanyak 95.600 perkara pidana umum dan 625 pidana khusus disidangkan secara online. Meski belum diatur dalam KUHAP, Burhanuddin mengatakan sidang online bisa dilakukan untuk mengakomodasi para pencari keadilan.

Meski begitu, Jaksa Agung berharap persidangan langsung bisa dilakukan dalam waktu dekat, terutama dalam hal pembuktian. “Ini sedikit kurang efektif dalam hal pembuktian kalau menggunakan online,” katanya.

 






PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

3 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

4 hari lalu

Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

Lesti Kejora diuga mengalami KDRT dari Rizky Billar. Begini pasal tentang KDRT dalam KUHP beserta ancaman pidana dan dendanya.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

7 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

11 hari lalu

Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Panglima TNI berwenang melakukan cekal sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.


Wakil Ketua KPK Sebut Penyidikan Kasus Lukas Enembe Bisa Dihentikan Jika...., Kok Bisa?

11 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Penyidikan Kasus Lukas Enembe Bisa Dihentikan Jika...., Kok Bisa?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan penyidikan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe dapat dihentikan atau SP3, jika....


Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

12 hari lalu

Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

Donald Trump dan anak-anaknya digugat oleh Jaksa Agung atas tuduhan melakukan sejumlah tindakan penipuan.


Apa Sanksi Bagi Polisi yang Melakukan Salah Tangkap? 24 Hal yang Dilarang Dilakukan Anggota Polri

16 hari lalu

Apa Sanksi Bagi Polisi yang Melakukan Salah Tangkap? 24 Hal yang Dilarang Dilakukan Anggota Polri

Korban salah tangkap berhak mendapat rehabilitasi dan ganti rugi. Apa sanksi bagi anggota Polri yang lakukan salah tangkap?


Hak Apa Saja Yang Didapat Korban Salah Tangkap Polisi?

16 hari lalu

Hak Apa Saja Yang Didapat Korban Salah Tangkap Polisi?

Polisi bisa saja melakukan salah tangkap, sebagai korban bisa mengajukan ganti rugi yang dijamin KUHAP. Bagaimana caranya?


Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

18 hari lalu

Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

Zulkifli Hasan berharap Kemendag bisa menjembatani pemain lokal untuk menyerbu berbagai negara dengan produk unggulannya.


Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

18 hari lalu

Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

Jaksa Agung mengatakan penandatanganan nota ini tidak berhubungan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani kejaksaan.