Pengacara Jelaskan Alasan Joko Tjandra Ajukan PK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko S Tjandra (tengah). DOK/TEMPO/Amatul Rayyani

    Joko S Tjandra (tengah). DOK/TEMPO/Amatul Rayyani

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara buronan kasus korupsi cessie atau hak tagih Bank Bali Joko Tjandra, Andi Putra Kusuma menjelaskan alasan kliennya mengajukan Peninjauan Kembali.

    Ia mengatakan Joko Tjandra mempersoalkan mengenai kewenangan jaksa untuk mengajukan PK dalam kasus tersebut. "Kami keberatan dengan PK yang diajukan jaksa," kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2020.

    Andi mengatakan upaya PK yang diajukan jaksa bertentangan dengan Pasal 263 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    Pasal itu berbunyi: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 

    Menurut Andi, kubu Joko telah mengajukan judicial review mengenai pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. MK, kata dia, memutuskan bahwa jaksa tak boleh mengajukan PK.

    Dalam putusannya, MK menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP ialah PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan; permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya; dan PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

    "Yang tertulis terpidana, maka yang bisa mengajukan adalah terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain," kata dia.

    Joko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

    Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Joko. Tapi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

    Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa.

    Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko. Pencekalan ini juga

    Joko pergi dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Joko diketahui juga mengajukan PK. Sidang perdananya digelar di PN Jakarta Selatan hari ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.