TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menampik jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebelumnya bernama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Saya kan jadi anggota Panja. Ketika draf pertama kali yang dibahas di Panja seingat saya sudah Haluan Ideologi Pancasila," kata politikus PKS, Bukhori Yusuf, Ahad, 28 Juni 2020.
Senada dengan Bukhori, politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan hal serupa. "Mohon ditanyakan ke Pimpinan Baleg, karena waktu pembahasan Panja sudah HIP," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan nomenklatur awal RUU HIP adalah RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Ia pun mengusulkan agar RUU HIP kembali ke nomenklatur semula.
Basarah menuturkan sejak awal PDIP hanya ingin undang-undang yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi bangsa.
Dalam daftar Program Legislastif Nasional (Prolegnas) 2020 yang ditetapkan Januari lalu, memang tercantum RUU Pembinaan Ideologi Pancasila bukan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Namun yang kemudian ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR pada 13 Mei 2020 adalah RUU HIP.
