Polri Jamin Profesional Selidiki Pembakaran Bendera PDIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menjamin akan bersikap profesional dalam penyelidikan kasus pembakaran bendera PDIP.

    "Jadi polisi akan menyelidiki secara profesional ya, tentunya akan mencari fakta, periksa saksi dan bukti-bukti yangada," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dihubungi pada Ahad, 28 Juni 2020.

    Namun, Argo enggan membeberkan lebih detail ihwal penyelidikan kasus tersebut. Sebab, kasus itu kini ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Untuk lebih detail, silahkan ke Kabid Humas Polda Metro ya," kata Argo.

    Sebelumnya, video pembakaran bendera PDIP viral di media sosial saat demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR RI.

    Demonstrasi itu diikuti sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI).

    Pembakaran bendera PDIP itu kemudian menuai reaksi dari kader partai tersebut, yang berujung pada pelaporan ke kepolisian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    18 Lembaga akan Dibubarkan Jokowi, Moeldoko Singgung 3

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut akan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan. Di kesempatan lain, Moeldoko singgung 3 lembaga.