KPK Harap Transparansi dan Akuntabilitas Kartu Prakerja Dijaga

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layar menunjukkan situs Prakerja.go.id di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ketiga dibuka pada Senin, 27 April 2020 dan akan ditutup pada Kamis esok, 30 April 2020. TEMPO/Subekti.

    Layar menunjukkan situs Prakerja.go.id di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ketiga dibuka pada Senin, 27 April 2020 dan akan ditutup pada Kamis esok, 30 April 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana berharap temuan lembaganya soal kartu Prakerja tidak lanjut ke tahap penindakan.

    "Transparansi dijaga, akuntabilitas dijaga, jangan sampai bergerak ke arah penindakan. Jangan," ujar Wawan dalam diskusi daring pada Sabtu, 27 Juni 2020.

    KPK menemukan beberapa masalah dalam empat aspek program Kartu Prakerja. Seperti pendaftar di program Kartu Prakerja adalah kelompok yang bukan target yang disasar dan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    KPK juga menemukan bahwa kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai dan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif. Sehingga berpotensi merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah serta tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

    KPK kemudian memberikan rekomendasi atas temuan masalah tersebut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya pada 28 Mei 2020.

    Selain itu, KPK juga berharap agar anggaran yang diperuntukkan dalam Kartu Prakerja bisa tepat sasaran. "Jangan sampai dana yang sudah capek-capek dikumpulkan, tidak tepat sasaran. Saya harap semua masukan diperhatikan," kata Wawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.