KPK Harap Masalah Kartu Prakerja Tak Sampai ke Penindakan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga  di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.

    Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana berharap lembaganya cukup sampai di pencegahan dalam polemik program Kartu Prakerja.

    Wawan ingin agar masalah yang ditemukan KPK  bisa membawa program tersebut menjadi lebih baik.

    "Transparansi dijaga, akuntabilitas dijaga, jangan sampai bergerak ke arah penindakan. Jangan," ujar Wawan dalam diskusi daring pada Sabtu, 27 Juni 2020.

    Wawan juga berharap agar anggaran yang diperuntukkan dalam Kartu Prakerja bisa tepat sasaran. "Jangan sampai dana yang sudah capek-capek dikumpulkan, tidak tepat sasaran. Saya harap semua masukan diperhatikan," kata dia.

    KPK setidaknya menemukan masalah dalam empat aspek program Kartu Prakerja, seperti; pendaftar di program Kartu Prakerja adalah kelompok yang bukan target yang disasar. Kerja sama dengan delapan platform digital juga tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    KPK juga menemukan bahwa kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai dan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

    KPK telah memberikan rekomendasi atas temuan tersebut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya pada 28 Mei lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.