PNS, Personel Polri dan TNI Tak Bisa Gunakan Kartu Prakerja

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga  di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.

    Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menegaskan program Kartu Prakerja tidak bisa diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI.

    Menurut Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, ASN, Polri, dan TNI bukan lah target dari program ini.

    "Memastikan ASN, TNI, Polri tidak mendapatkan Prakerja," ujar Panji dalam diskusi daring pada Sabtu, 27 Juni 2020.

    Panji mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden. Nantinya dalam revisi terbaru ini, akan ada mekanisme atau aturan baru untuk menjalankan Kartu Prakerja gelombang IV.

    "Ini sedang kami perbaiki Perpres-nya," ucap Panji. Kendati demikian, pemerintah belum dapat memastikan kapan gelombang keempat akan dibuka.

    "Nanti, gelombang keempat masih ditunda karena butuh evaluasi menyeluruh," kata Panji.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak celah dari program Kartu Prakerja. Salah satu temuan KPK adalah adanya dugaan konflik kepentingan karena ada platform digital yang menjual pelatihan mereka sendiri.

    KPK kemudian memberikan rekomendasi atas temuan masalah tersebut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya pada 28 Mei lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.