PDIP Kecewa Merasa Diperlakukan Tak Adil dan Difitnah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil serta tidak berperikemanusiaan atas insiden pembakaran bendera partai. Basarah mengatakan PDIP adalah partai politik yang sah dan mendapatkan mandat rakyat dengan memenangi Pemilu 2014 dan 2019.

    "Dan berbagai fitnah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri serta menuduh PDI Perjuangan sebagai partai komunis dan sebagainya," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2020.

    Basarah mengatakan perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah sebuah rahmat, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurut Basarah, PDIP berterima kasih atas segala kritik, masukan, serta koreksi publik terkait RUU HIP.

    Meski begitu, kata dia, cara kekerasan dan fitnah yang tak bisa dibuktikan tidak bisa dibenarkan dan tak dikehendaki. Ia mengatakan hal itu malah berpotensi menjadi tindak pidana dan mengaburkan substansi permasalahan yang sedang dibahas.

    Basarah pun berujar, kendati difitnah, diperlakukan tak berperikemanusiaan, dan dipancing emosinya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merespons dengan arif. Megawati meminta seluruh jajaran kader partai untuk mawas diri dan tak terpancing terhadap upaya provokasi dan adu domba.

    Mengingat Indonesia adalah negara hukum, lanjut Basarah, PDI Perjuangan pun menempuh upaya hukum. "Kami meminta perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dan berbagai fitnah yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami."

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, langkah ini sekaligus untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi. Ia mengatakan PDIP juga akan memaafkan jika oknum pembakar bendera PDIP mempunyai niat baik untuk mengakui kesalahan.

    "Kami akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruan dan kesalahannya," kata Basarah.

    Pembakaran bendera PDIP terungkap melalui video yang beredar pada Rabu, 24 Juni lalu. Dalam video itu, terlihat sejumlah orang dalam aksi demonstrasi menolak RUU HIP di depan gedung DPR membakar bendera merah bergambar banteng moncong putih dan bendera bergambar palu arit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.