Majelis Wali Amanat ITB: Din Syamsuddin akan Mengundurkan Diri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi disaksikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (kedua kanan), Wakil Presiden keenam Try Sutrisno (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (ketiga kanan), Sekretaris MUI Anwar Abbas (kanan), Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi (kiri) dan Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) meletakkan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi disaksikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (kedua kanan), Wakil Presiden keenam Try Sutrisno (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (ketiga kanan), Sekretaris MUI Anwar Abbas (kanan), Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi (kiri) dan Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) meletakkan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB) Yani Panigoro mengatakan Din Syamsuddin akan mengundurkan diri sebagai anggota majelis tersebut. Keputusan ini disampaikan Din setelah adanya permintaan dari alumni ITB yang memintanya untuk mundur.

    "Din Syamsuddin akan mengundurkan diri," kata Yani saat dihubungi, Jumat 26 Juni 2020.

    Sebelumnya alumni yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung, meminta agar Din Syamsuddin dicopot dari Majelis Wali Amanat ITB. Permintaan ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua Wali Amanat ITB.

    "Para alumni menganggap Pak Din Syamsuddin melanggar statuta ITB," kata salah satu alumni, Achmad Sjarmidi ketika dikonfirmasi, Jumat, 26 Juni 2020.

    ADVERTISEMENT

    Statuta ITB dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB dan Peraturan MWA tentang Penetapan Tri Dharma dan Otonomi Pengelolaan ITB PTNBH.

    Achmad mengatakan Peraturan tersebut di antaranya menegaskan bahwa hubungan eksternal dengan pihak pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, dan komunitas harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

    Menurut Achmad, permintaan pencopotan ini dilayangkan setelah mencermati pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang Din Syamsuddin selama satu tahun terakhir. Ada sejumlah pernyataan kritikan Din, baik kepada pemerintah maupun lembaga negara lain yang disorot oleh para alumni.

    Adapun kepada Tempo Din Syamsuddin mengatakan enggan menanggapi surat tersebut. "Maaf, saya tidak ada waktu untuk menanggapi," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, saat dihubungi, Jumat 26 Juni 2020.

    FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.