TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkit peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli, menyusul insiden pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi pada Rabu lalu, 24 Juni 2020.
"Pijakan moral dipraktikkan ketika kantor PDI diserang tahun 1996, jangan coba-coba menguji kesabaran revolusioner kami," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2020.
Hasto mengatakan, saat konsolidasi pasca-peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 itu ada yang mengusulkan perlawanan terhadap rezim. Namun menurut Hasto, Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri ketika itu mengambil langkah mengejutkan.
Megawati justru membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten/kota. Ketika itu, kata Hasto, ada yang memprotes langkah hukum itu mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter dan antidemokrasi.
Akan tetapi Megawati meyakini bahwa di antara 267 kabupaten/kota akan ada polisi, jaksa, atau hakim yang memiliki hati nurani. Hasto mengatakan keyakinan itu terbukti dengan adanya seorang hakim bernama Tobing di Riau yang memenangkan gugatan PDI.
"PDI Perjuangan kembali menegaskan bahwa jalur hukum selalu ditempuh meski partai sering dikuyo-kuyo, dikepung, dan dipecah belah dengan stigma lama," kata Hasto.
Atas dasar keyakinan itu, lanjut Hasto, kali ini PDIP menempuh jalur hukum merespons kejadian pembakaran bendera berlambang banteng moncong putih. Insiden ini terjadi dalam aksi penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
"Seluruh kader partai terus berdisiplin. Kami kedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi," ucap Hasto. "Bagi PDI Perjuangan, politik itu menebar kebaikan dan membangun optimisme."
