TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto menilai insiden pembakaran bendera partai berlambang banteng tidak hanya mengusik partainya, tetapi juga bertujuan lain untuk mengganggu pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi," ujar Hasto lewat keterangan tertulis pada Jumat, 26 Juni 2020.
PDIP menyatakan tidak akan tinggal diam menyaksikan lambang partainya dilecehkan. Mereka akan menempuh jalur hukum atas insiden ini. "Indonesia itu milik semua, bukan sekelompok orang."
Video pembakaran bendera PDIP dan bendera berlogo arit dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan Kompleks MPR/DPR dua hari lalu, viral di media sosial.
Aksi digelar oleh sejumlah Ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Ormas Islam yang ikut aksi ini antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan sejumlah ormas Islam lain.
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya insiden pembakaran bendera PDIP. Menurut dia, pembakaran itu didasari kemarahan demonstran terhadap PDIP yang diduga menginisiasi RUU HIP.
Novel mengatakan para demonstran memprotes isi RUU HIP yang dianggap dapat mengubah nilai-nilai pancasila, khususnya sila pertama soal Ketuhanan Yang Maha Esa. Novel mengaku tak mengetahui dari unsur mana demonstran yang membakar bendera. “Saya enggak tau mereka dari mana saja tapi sikap mereka jelas,” ucap Novel saat dihubungi, kemarin.
DEWI NURITA | FIKRI ARIGI