Bendera PDIP Dibakar, Ketua Komisi Hukum DPR Akan Temui Kapolda

Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Herman Herry menemui Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) Inspektur Jenderal Nana Sujana pada hari ini, Jumat, 26 Juni 2020. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, mitra kepolisian ini akan membahas bendera PDIP dibakar dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

"Untuk membahas terkait pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh oknum massa saat demo di depan Gedung DPR RI." Demikian pemberitahuan yang beredar hari ini. Kunjungan dijadwalkan pukul 10.30 WIB di kantor Polda Metro Jaya, namun belum tiba saat laporan ini ditulis.

Dalam keterangannya sebelumnya, Herman Herry meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengusut pembakaran bendera PDIP. Herman juga mengecam aksi-aksi provokatif yang mencoba memecah belah persatuan bangsa. "Saya mendorong Kapolri untuk segera mengusut dalang dibalik aksi provokatif ini," kata Herman kepada wartawan, Kamis, 25 Juni 2020.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto secara terpisah menyatakan partai akan menempuh jalur hukum menyikapi bendera PDIP dibakar itu. Hasto mengatakan partainya sangat menyesalkan adanya provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai dengan logo banteng bermoncong putih itu.

Perihal pembahasan RUU HIP, kata Hasto, PDIP mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan upaya dialog. "Karena itulah mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum." Hasto menyampaikan dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 24 Juni 2020.






Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

2 jam lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

7 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

7 jam lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

8 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

8 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

9 jam lalu

Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Anies Baswedan mampu meneruskan pembangunan di Indonesia.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

1 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.