Jaksa Buka Peran Pejabat OJK yang Jadi Tersangka Baru Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan hasil sitaan dari tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang terparkir di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kendaraan hasil sitaan dari tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang terparkir di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 , Fakhri Hilim, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menjelaskan, pada periode 2014–2018, Jiwasraya berinvestasi saham dan reksadana, di mana pengelolaannya dilakukan oleh 13 manager investasi (MI) yang turut ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Nilai investasi reksadana dan harga pembelian menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 12,7 triliun.

    "Dalam produk-produk reksa dana yang diterbitkan oleh 13 MI, portofolionya berupa saham-saham yang harganya sudah dinaikkan secara signifikan (mark up) oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro antara lain IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI, BJBR," ujar Hari saat dikonfirmasi pada Kamis, 25 Juni 2020.

    Alhasil, Heru dan Benny pun mengendalikan investasi Jiwasraya. Keduanya pun juga sudah bersepakat dengan mantan pejabat Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim, Syamirwan dan Hary Prasetyo melalui Joko Hartono Tirto. Sehingga 13 MI tersebut tidak bertindak secara Independen demi kepentingan nasabah atau investor yaitu Jiwasraya dalam pengelolaan keuangan nasabah.

    Lebih lanjut, untuk pengawasan perdagangan saham dan reksa dana, dilaksanakan oleh Fakhri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A.

    Adapun dua Direktorat Pengawasan yaitu Direktorat Transaksi Efe (DPTE) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khusus transaksi Saham dan Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV) yang memiliki kewenangan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi khusus Reksadana

    "Bahwa Fakhri Hilmi selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, pada tahun 2016 mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang harga sahamnya sudah dinaikkan oleh grup Heru Hidayat yang dijadikan portofolio reksa dana 13 MI yang penyertaan modal terbesar adalah Jiwasraya," kata Hari.

    Selanjutnya, berdasarkan laporan dari Tim Pengawas DPTE, ditemukan jika penyimpangan transaksi saham tersebut merupakan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 (UUPM) dan telah dilaporkan kepada Fakhri Hilmi.

    Selain itu, DPIV menemukan pengelolaan investasi khusus reksadana dari saham IIKP yang harganya sudah dinaikkan oleh grup Heru Hidayat tersebut menjadi portofolio produk reksadana yang dikelola oleh 13 MI milik Jiwasraya.

    Namun, berdasarkan fakta yang ditemukan oleh DPTE dan DPIV, Fakhri tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana tersebut. "Yang bersangkutan diduga telah ada kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan Joko Hartono Tirto dengan melakukan beberapa kali pertemuan yang bertujuan untuk tidak menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada 13 MI," ucap Hari.

    Akibatnya, kata Hari, dari perbuatan Fakhri, produk reksadana pada 2016 menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Jiwasraya pada 2018 hingga mencapai sebesar Rp 16,8 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.