Mahfud Md Minta KPK Ikut Aktif Mengawasi Pilkada Serentak

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. usai menggelar rapat koordinasi dengan para menteri koordinator bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK di kantor Kemenko Polhukam, Senin, 22 Juni 2020. Dok. Istimewa

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. usai menggelar rapat koordinasi dengan para menteri koordinator bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK di kantor Kemenko Polhukam, Senin, 22 Juni 2020. Dok. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  aktif mengawasi jalannya pilkada serentak pada 9 Desember 2020.  Menurutnya pilkada tidak mungkin ditunda, meskipun masa pandemi Covid 19 masih berlangsung.

    Mahfud menilai dampak penundaan pilkada bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.

    "Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT-kan terus, karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2020.

    Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat menjadi pembicara utama dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kemenko Polhukam, Bawaslu dan GIZ.

    Mahfud mengakui bahwa muncul kekhawatiran penyelenggaraan pilkada akan menghabiskan uang. Sehingga beberapa pihak meminta pilkada ditunda. Namun ia berpandangan, penundaan pilkada hanya akan mengorbankan ekonomi jauh lebih banyak.

    Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan pemerintah daerah berdialog, membicarakan solusi. Termasuk KPK agar lebih ketat mengawasi Pilkada. "Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi," ujar Mahfud.

    Mahfud juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut. Dengan adanya masukan tersebut diharapkan Mahfud, Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.

    Meski begitu, pelaksanaan pesta demokrasi  harus tetap menerapkan protokol kesehatan. "Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi covid-19 itu tidak turun," kata Mahfud.

    Mahfud minta masukan  agar partisipasi publik meningkat, hingga penggunaan teknologi, untuk memudahkan di dalam suasana pandemi. "Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.