Mahfud Md Minta KPK Ikut Aktif Mengawasi Pilkada Serentak

Reporter

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. usai menggelar rapat koordinasi dengan para menteri koordinator bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK di kantor Kemenko Polhukam, Senin, 22 Juni 2020. Dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  aktif mengawasi jalannya pilkada serentak pada 9 Desember 2020.  Menurutnya pilkada tidak mungkin ditunda, meskipun masa pandemi Covid 19 masih berlangsung.

Mahfud menilai dampak penundaan pilkada bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.

"Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT-kan terus, karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2020.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat menjadi pembicara utama dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kemenko Polhukam, Bawaslu dan GIZ.

Mahfud mengakui bahwa muncul kekhawatiran penyelenggaraan pilkada akan menghabiskan uang. Sehingga beberapa pihak meminta pilkada ditunda. Namun ia berpandangan, penundaan pilkada hanya akan mengorbankan ekonomi jauh lebih banyak.

Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan pemerintah daerah berdialog, membicarakan solusi. Termasuk KPK agar lebih ketat mengawasi Pilkada. "Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi," ujar Mahfud.

Mahfud juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut. Dengan adanya masukan tersebut diharapkan Mahfud, Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.

Meski begitu, pelaksanaan pesta demokrasi  harus tetap menerapkan protokol kesehatan. "Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi covid-19 itu tidak turun," kata Mahfud.

Mahfud minta masukan  agar partisipasi publik meningkat, hingga penggunaan teknologi, untuk memudahkan di dalam suasana pandemi. "Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” kata dia.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

9 jam lalu

Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

Nugroho Setiawan merupakan salah satu anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Ia mantan pengurus PSSI yang pernah menjaga laga di Stadion Kanjuruhan.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Arie Kriting Soal Tragedi Kanjuruhan: Siapa Sih yang Framing Seakan-akan Ini Murni Kesalahan Suporter?

15 jam lalu

Arie Kriting Soal Tragedi Kanjuruhan: Siapa Sih yang Framing Seakan-akan Ini Murni Kesalahan Suporter?

Arie Kriting mengaku menunggu hasil investigasi yang dipimpin Menkopolhukam untuk melihat bagaimana sikap negara dalam melihat tragedi Kanjuruhan ini.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

16 jam lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

19 jam lalu

Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

TGIPF dan Menpora sepakat Liga 3 ikut dihentikan akibat Tragedi Kanjuruhan.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

22 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mulai menggelar rapat perdana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022.