Firli KPK Anggap Program Kartu Prakerja Belum Merugikan Negara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) menyapa Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) disaksikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad (kiri),  seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Aprillio Akbar

    Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) menyapa Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) disaksikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad (kiri), seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan hingga hari ini belum ada uang negara yang hilang akibat program Kartu Prakerja. Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI hari ini, Kamis, 25 Juni 2020.

    "Yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Firli menjelaskan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR sebelumnya, ia memang tidak bisa memberikan jawaban saat ditanya masalah Kartu Prakerja. Ia mengklaim setelah itu langsung menggelar rapat dengan Deputi Pencegahan KPK untuk mengkaji anggaran negara Rp 5,6 triliun yang ditujukan untuk program tersebut.

    Hasil kajian tersebut ia sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai masukan dan rekomendasi untuk program Kartu Prakerja. KPK, kata Firli, saat itu menyarankan perlu ada perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi.

    ADVERTISEMENT

    "Alhamdulilah pemerintah, beliau-beliau, mendengarkan kata dan suara KPK sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksnaaannya sampai hari ini. Sambil menunggu perbaikan," ucap dia.

    Firli mengklaim apa yang dilakukannya adalah salah satu cara di sektor pencegahan korupsi. "Akan lebih kami menyelamatkan uang negara daripada kami menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.