Yasonna Laoly Bilang Asimilasi Covid-19 Napi Tak Melawan Hukum

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan 2.000 paket bantuan sosial (bansos) untuk warga Tangerang Selatan dan Bekasi, dan secara simbolis diserahkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (tengah) dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kanan), di lobby Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, 28 April 2020. ANTARA/ Ho-Kemenkumham

    Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan 2.000 paket bantuan sosial (bansos) untuk warga Tangerang Selatan dan Bekasi, dan secara simbolis diserahkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (tengah) dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kanan), di lobby Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, 28 April 2020. ANTARA/ Ho-Kemenkumham

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki dasar hukum dan berjalan sesuai ketentuan.

    "Asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 sudah berjalan dengan benar, dalam artian sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020," kata Yasonna dalam keterangan tertulis Kamis, 25 Juni 2020.

    Yasonna merasa yakin hakim bisa melihat dengan jernih bahwa tidak ada unsur melawan hukum dari kebijakan ini serta pelaksanaannya.

    Dia mengatakan kebijakan tersebut juga diambil atas dasar kemanusiaan. Demi mencegah Covid-19 masuk dan menyebar di lingkungan lapas atau rutan yang over-crowded dan tidak memungkinkan dilakukan physical distancing.

    ADVERTISEMENT

    Adapun narapidana yang melakukan tindakan kriminal setelah mendapat asimilasi, menurut Yasonna, masih dalam batas rasio yang wajar. "Bila dihitung, rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat ini adalah 0,55 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari tingkat residivisme pada kondisi normal sebelum Covid-19 yang bisa mencapai 10,18 persen," tuturnya.

    Yasonna menjelaskan pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana asimilasi dilakukan dalam tiga tahapan, yakni preemtif, preventif, dan represif. Pengawasan juga tak cuma dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), melainkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    "Salah satu evaluasi yang kami lakukan terkait program ini adalah pentingnya koordinasi pengawasan dan itulah yang kami lakukan. Pengawasan terhadap narapidana asimilasi tak cuma dilakukan oleh petugas PK Bapas, tetapi sampai berkoordinasi dengan penegak hukum lain dan jajaran forkopimda hingga ke level RT/RW," ujar Yasonna.

    Kebijakan Kemenkumham soal asimilasi ini digugat oleh sekelompok advokat Kota Solo. Gugatan itu ditujukan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II, serta Menkumham sebagai tergugat III.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.