Anggota BPK Tak Berani Komentari Tudingan Benny Tjokrosaputro

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, sebelum mengikuti sidang pembacaan surat putusan sela, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Majelis Hakim menolak eksepsi Benny dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi ke persidangan terkait tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.16,8 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, sebelum mengikuti sidang pembacaan surat putusan sela, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Majelis Hakim menolak eksepsi Benny dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi ke persidangan terkait tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.16,8 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasih mengatakan tak tahu mengenai tudingan terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro, bahwa BPK melindungi Grup Bakrie. Ia enggan berkomentar mengenai tudingan tersebut.

    "Saya enggak tahu itu. Saya enggak berani komentar," kata Achsanul lewat pesan singkat, Rabu, 24 Juni 2020.

    Achsanul mengatakan itu untuk menanggapi ucapan Benny yang menuding BPK melindungi Grup Bakrie dalam skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. "Yang nutupin kan Ketua dan Wakil Ketua BPK yang udah pasti kroninya Bakrie," kata Direktur PT Hanson Internasional itu sebelum persidangan kasus Jiwasraya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.

    Benny meminta Kejaksaan Agung membuka keterlibatan kelompok usaha milik keluarga Aburizal Bakrie di persidangan. Ia meminta masyarakat juga membantu membuka dugaan keterlibatan itu. "Kalau enggak mau terbuka, ya biar masyarakat ikut bantu buka, jangan ditutupi dong," kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Majalah Tempo edisi 7 Maret 2020, menyebut sembilan anggota BPK terbelah mengenai perlu-tidaknya menelisik dugaan kerugian negara dalam transaksi gadai saham yang melibatkan sejumlah perusahaan di Grup Bakrie. Tiga sumber auditor dan penegak hukum yang mengetahui detail pemeriksaan kasus ini mengungkapkan, investasi Jiwasraya sedikitnya tersangkut di sepuluh perusahaan kelompok Bakrie.

    Sebagian harga saham perusahaan tersebut kini hanya Rp 50 per lembar alias saham gocapan. Portofilio ini biasanya hanya laku di pasar negosiasi, bukan pasar terbuka.

    Kode emiten kelompok usaha Bakrie memang tidak muncul dalam koleksi saham Jiwasraya. Rupanya saham itu tertutup sebagai underlying asset. Maksudnya, Jiwasraya selama ini berinvestasi di sejumlah Reksadana Penyertaan Terbatas. Sejumlah produk RDPT itulah yang mengoleksi efek terafiliasi grup Bakrie.

    Selama ini, sejak kasus Jiwasraya menggelinding pada akhir 2018, hanya dua afiliasi kelompok yang disebut terlibat. Saham itu milik tersangka Heru Hidayat seperti PT Trada alam Minera dan PT Inti agri Resources. Dan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Benny Tjokro. Audit BPK mendapati investasi Jiwasraya juga menyangkut di Grup Bakrie dengan nominal yang tak kalah banyak.

    Dimintai klarifikasi mengenai repo saham di Jiwasraya, Nirwan Bakrie, adik Aburizal Bakrie yang juga salah satu pengendali Grup Bakrie, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui nomor pribadinya. Begitu pula Christofer A Uktolseja, sekretaris Korporat PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).

    Tempo mengirimkan pertanyaan serupa kepada Bobby Gafur S Umar, Dirut BNBR pada 2002-2008 dan 2010-2019. Namun Bobby, yang kini menjabat komisaris perseroan, meminta Tempo meminta klarifikasi masalah ini kepada direksi. "Saya sekarang bukan Dirut BNBR lagi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.