PAN Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster yang dibawa massa Aliansi Nasional Anti Komunis saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Salah satu pasal dalam draft RUU itu juga dikhawatirkan banyak pihak bisa memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Poster yang dibawa massa Aliansi Nasional Anti Komunis saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Salah satu pasal dalam draft RUU itu juga dikhawatirkan banyak pihak bisa memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya menolak ikut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). PAN juga meminta pimpinan DPR dan pihak terkait menghentikan pembahasannya dan mencabut dari program legislasi nasional (prolegnas).

    Saleh menuturkan pihaknya sudah memberikan catatan khusus terhadap RUU ini terutama terkait tidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran. Ia berujar fraksinya menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika catatan khusus itu tidak diindahkan.

    "Tidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2020.

    Saleh menuturkan fraksinya telah mengkaji aspirasi yang disampaikan masyarakat. Hasilnya melanjutkan pembahasan RUU tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. "Apalagi saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan," ucap dia.

    ADVERTISEMENT

    Sementara itu, fraksi PAN menghargai sikap pemerintah yang menyatakan menunda pembahasan RUU HIP ini. Menurut dia, sikap itu adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan. "Jika pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR," ujar Saleh.

    Menurut Saleh, PAN menyatakan bahwa Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final bangsa Indonesia. Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. "Karena itu, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi," katanya.

    Selain itu, upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya-upaya tersebut perlu ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain, termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, OKP, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Greysia / Apriyani, Dipasangkan pada 2017 hingga Juara Olimpade Tokyo 2020

    Greysia / Apriyani berhasil jadi pasangan pertama di ganda putri Indonesia yang merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada cabang bulu tangkis.