Polri Sudah Tetapkan 69 Tersangka Karhutla Hingga Juni Ini

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas secara tatap muka di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020. Rapat itu membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan-POOL

    Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas secara tatap muka di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020. Rapat itu membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan-POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri menetapkan 69 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam kurun waktu 1 Januari hingga 21 Juni 2020.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awo Setiyono menyebut ke-69 orang itu merupakan tersangka individu.

    "Sedangkan untuk korporasi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Awi saat dikonfirmasi pada Kamis, 25 Juni 2020.

    Secara keseluruhan, polisi tengah menangani 64 kasus, dengan rincian 63 kasus diduga dilakukan perorangan dan satu kasus lainnya diduga dilakukan korporasi.

    Dari total kasus tersebut, 23 kasus dalam proses penyidikan serta satu kasus dalam tahap penyelidikan. Sementara 40 kasus dalam tahap penyelesaian perkara.

    Kemudian untuk sebaran daerah kasusnya, Awi menyebut Kepolisian Daerah Riau menduduki peringkat pertama yakni dengan 58 tersangka dan luas area terbakar yang mencapai 242,1765 hektare.

    "Lalu, terdapat dua orang tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jambi dengan luas area yang terbakar seluas 0,32 hektare," ucap Awi.

    Selanjutnya, tujuh orang tersangka di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dengan luas area terbakar, yakni 11,5 hektare. Di Kepolisian Daerah Bangka Belitung, dua orang menjadi tersangka setelah diduga membakar tanah 5,5 hektare.

    Sedangkan, di Kepolisian Daerah Aceh, ada dua laporan yang sedang ditangani. Satu kasus telah naik ke proses penyidikan. Kendati demikian, Awi mengklaim pihaknya belum menetapkan seseorang atau korporasi sebagai tersangka.

    Awi menyebut para tersangka dijerat dengan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Serta Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.