TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,275 triliun untuk tahun 2021. Dia meminta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyetujui usulan itu.
"Kami mohon dukungan, dari Komisi dua kira-kira bisa dipenuhi oleh Banggar maupun pemerintah," kata Tito dalam rapat kerja, Rabu, 24 Juni 2020.
Tito merinci, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp 21 miliar, Ditjen Administrasi Kewilayahan sebesar Rp 41 miliar, Ditjen Otonomi Daerah sebesar Rp 59 miliar.
Kemudian Rp 15 miliar untuk Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Rp 11 miliar untuk Ditjen Bina Keuangan Daerah, Rp 53 miliar untuk Ditjen Bina Pemerintahan Daerah, dan Rp 15 miliar untuk Badan Penelitian dan Pengembangan.
Ada juga anggaran untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) sebesar Rp 70 miliar, untuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp 790 miliar, untuk Kesekretariatan Jenderal sebesar Rp 112 miliar, dan Rp 88 miliar untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Tito mengatakan Kemendagri memperoleh pagu indikatif 2021 sebesar Rp 3,2 triliun. Jika usulan ini disetujui, total anggaran Kemendagri pada 2021 sebesar Rp 4,479 triliun.
"Namun sekali lagi tentu mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara," kata Tito.
Dalam simpulan rapat, Komisi II DPR menyetujui usulan Kemendagri terkait penambahan anggaran ini. Komisi II juga menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp 227,7 miliar.
