BNPB Pastikan Tak Hanya Tangani Bencana Pandemi Covid-19

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo dan Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. Jokowi turut memantau ruang kerja kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menyimpan peta densitas sebaran kasus virus Corona di Indonesia. ANTARA/POOL/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo dan Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. Jokowi turut memantau ruang kerja kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menyimpan peta densitas sebaran kasus virus Corona di Indonesia. ANTARA/POOL/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memastikan lembaganya tak hanya mengurus pandemi Covid-19 hingga mengabaikan penanganan bencana yang lain seperti gempa

    Doni mengatakan, tim BNPB pun turun menangani gempa yang terjadi di Moratai, Maluku Utara pada awal Juni lalu.

    "Kalau dikatakan BNPB tugasnya mengurusi pandemi Covid-19, sekarang juga tidak. Banjir, tanah longsor, BNPB pasti hadir," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 23 Juni 2020.

    Doni mengatakan tim yang tergabung dalam penanganan Covid-19 sudah tersusun dalam organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, kata dia, ada juga tim lain yang setiap saat bisa bergerak ke berbagai daerah jika terjadi bencana.

    "Ada tim reaksi cepat yang setiap saat akan bisa bergerak ke berbagai daerah untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami musibah," kata Doni.

    Doni mengatakan banyak daerah yang masih tidak siap menanggulangi bencana. Dia mengatakan beberapa daerah bahkan belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Doni pun berharap dalam revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana nantinya ada pasal yang mewajibkan setiap daerah memiliki BPBD. Selain itu, ia mengusulkan agar ada penegasan terkait jabatan struktural untuk pejabat BPBD.

    "Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar terbaik, bagaimana seluruh kabupaten, kota, dan provinsi menyiapkan pejabat BPBD ini adalah orang-orang yang kompeten," ujar Doni Monardo lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.