TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra, meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI. Mulai dari rotasi antarmatra, hingga antisipasi kepentingan politik.
Ardi mengatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI mengamanatkan jabatan panglima dijabat secara bergantian antarmatra. Jika saat ini Hadi berasal dari Angkatan Udara dan pendahulunya, Gatot Nurmantyo, dari Angkatan Darat maka panglima berikutnya seharusnya dari Angkatan Laut.
"Prinsip rotasi ini penting untuk dilakukan untuk memperkuat soliditas antarmatra TNI dan tidak ada di antara matra TNI tersebut yang merasa di-anak tiri-kan," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2020.
Prinsip rotasi, kata dia, diperlukan untuk memperkuat profesionalisme TNI di masa yang akan datang. "Pilihan matra Angkatan Laut juga sejalan dengan rencana presiden untuk penguatan ketahanan maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ucap Ardi.
Ardi menuturkan, Jokowi harus memilih calon Panglima TNI yang berprestasi dan memiliki rekam jejak baik di kesatuan. "Lebih dari itu, calon panglima TNI tidak boleh memiliki catatan negatif terkait isu pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.
Hal lain yang perlu dipikiran Jokowi adalah calon panglima tentara mesti memiliki visi dan misi kuat untuk mendukung reformasi TNI dan penguatan profesionalisme melalui modernisasi alutsista TNI. Calon Panglima TNI harus memiliki fokus untuk memperkuat akuntabilitas terutama dalam aspek pengadaan alutsista.
Selain itu, kata Ardi, calon panglima TNI tidak boleh dipilih dari hasil kolusi karena kedekatan personal dengan presiden maupun orang-orang disekelilingnya. Pemilihan Panglima TNI harus berdasarkan rekam jejak dan catatan yang objektif. Adapun pertimbangan terakhir, menurut Ardi, calon panglima TNI harus memiliki sikap untuk tidak mudah ditarik-tarik oleh kepentingan politik atau golongan tertentu.
AHMAD FAIZ
