TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menentang pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. yang mengklaim bahwa pemerintah sudah berhasil meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam 4-5 tahun terakhir ini.
"Pernyataan tersebut misleading (menyesatkan) dan tidak berdasarkan fakta," ujar Nur Hidayati saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2020.
Faktanya, kata Hidayati, BNPB mengatakan bahwa Karhutla tahun 2019 adalah yang terluas sejak 2017, yaitu hampir satu juta hektar. Sementara itu di 2015 kebakaran hutan mencakup areal seluas 2,6 juta hektar.
"Bahkan Presiden belum menjalankan sepenuhnya putusan MA atas kasus Karhutla 2015 yang diajukan dan dimenangkan oleh warga Kalimantan Tengah," ujar dia.
Daripada asal main klaim, kata Hidayati, pemerintah lebih baik segera me-review seluruh izin konsesi yang telah diberikan kepada korporasi, serta melarang total konversi hutan yang masif.
"Jika tidak dilakukan, maka selamanya pemerintah akan selalu bertindak seperti pemadam kebakaran, dan tidak memecahkan akar masalah Karhutla," ujar Hidayati.
Mahfud Md. mengklaim bahwa pemerintah sudah berhasil meminimalisir kasus Karhutla dalam 4-5 tahun terakhir ini.
“Kami berhasil meminimalisir kebakaran hutan. Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini sudah tidak begitu gencar,” ujar Mahfud usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2020.
