Tjahjo Usulkan Jenderal Bintang 2 Polisi-TNI Jabat Deputi di BNPB

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpan RB Tjahjo Kumolo saat ikut memusnahkan narkotika jenis sabu ke mobil tungku milik BNN di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Menpan RB Tjahjo Kumolo saat ikut memusnahkan narkotika jenis sabu ke mobil tungku milik BNN di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan akan memperkuat sejumlah lembaga. Seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

    "Karena ada Pol Air, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bea Cukai, ini kan semua bermain semua di laut," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 23 Juni 2020.

    Tjahjo mengatakan selama ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terkait keamanan laut. Ia berujar ke depannya Bakamla akan dijadikan sebagai koordinator. "Selama ini enggak jelas posisi Bakamla seperti apa, ini akan kami perkuat," ujar Tjahjo.

    Selain Bakamla, Tjahjo mengatakan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga akan dikembangkan. Ia mengatakan, merujuk Undang-undang sebenarnya Kepala BNPB tak bisa dijabat oleh TNI aktif.

    ADVERTISEMENT

    Namun untuk kepentingan bersama, kata Tjahjo, Menpan-RB setuju Doni Monardo yang merupakan jenderal bintang tiga TNI aktif menjadi kepala BNPB. Tjahjo lantas menyebut akan mengangkat unsur bintang dua polisi dan TNI menjadi deputi di BNPB.

    "Akan diperkuat nantinya di deputinya kita tambah unsur bintang dua kepolisian, bintang dua TNI, untuk menggerakkan Polda sampai di tingkat yang paling bawah," kata politikus PDIP ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.