DPR: Pemerintah Tak Boleh Larang WNI di Saudi Beribadah Haji

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyatakan menghormati dan memahami keputusan Kerajaan Arab Saudi yang tetap menyelenggarakan haji 1441H/2020M secara terbatas untuk warga negara Saudi dan warga negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi.

    "Langkah Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan itu sebagaimana yang kami perkirakan dari awal," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, Selasa, 23 Juni 2020.

    Kendati demikian, kata Ace, kebijakan ini tidak akan berpengaruh secara langsung dengan nasib calon jemaah haji asal Indonesia karena Menteri Agama Fachrul Razi telah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia.

    Hanya saja, kata Ace, pemerintah tidak dapat membatasi keinginan WNI yang berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Protokol Covid-19 di Arab Saudi. "Jumlah WNI di Arab Saudi cukup banyak. Jadi Pemerintah Indonesia, saya kira, tidak dapat melarang WNI di Arab Saudi yang ingin berhaji tahun ini di sana," ujar politikus Golkar ini.

    Sebelumnya Komisi VII tidak menyetujui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan 
    Keberangkatan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan 
    Ibadah Haji 1441 H/2020 M. "Komisi delapan DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyampaikan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Agama, Kamis malam, 18 Juni 2020.

    DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.