Gugus Tugas Izinkan Pariwisata Alam di 270 Kabupaten-Kota Dibuka

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan asing tanpa menggunakan masker berjalan di Pantai Berawa, Badung, Bali, Jumat, 19 Juni 2020. Pemerintah Provinsi Bali berencana menerapkan tiga tahapan implementasi protokol kesehatan menyambut normal baru mulai 9 Juli 2020, di mana sektor pariwisata baru akan dibuka pada tahapan terakhir. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    Wisatawan asing tanpa menggunakan masker berjalan di Pantai Berawa, Badung, Bali, Jumat, 19 Juni 2020. Pemerintah Provinsi Bali berencana menerapkan tiga tahapan implementasi protokol kesehatan menyambut normal baru mulai 9 Juli 2020, di mana sektor pariwisata baru akan dibuka pada tahapan terakhir. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan 270 kabupaten dan kota di zona hijau dan kuning boleh membuka kawasan pariwisata alam.

    “Kawasan pariwisata alam dapat dibuka bertahap sampai batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal,” kata Doni dalam konferensi pers di akun Youtube BNPB, Senin, 22 Juni 2020.

    Kawasan pariwisata alam yang boleh dibuka secara bertahap antara lain wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa, geopark, dan pariwisata alam nonkawasan konservasi.

    Tempat pariwisata lainnya juga boleh dibuka bertahap, seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola masyarakat.

    Keputusan untuk membuka kawasan tersebut diserahkan ke bupati dan wali kota setempat. Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah dengan Forkopimda, melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan DPRD.

    Pengelola kawasan pariwisata alam harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan, serta memonitoring dan evaluasi selama fase pra kondisi dan fase implementasi.

    “Pemda agar memberikan rekomendasi kepada pengelola yang telah memenuhi protokol kesehatan,” ujar Doni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.