TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menilai jika saat ini belum waktunya membicarakan nama-nama bakal calon Kapolri.
Menurut politikus PPP tersebut DPR tidak perlu masuk dalam ranah penentuan nama-nama calon Kapolri. Bukanlah ranah DPR untuk menentukan siap pengganti Kapolri sebab itu hak prerogatif presiden.
"DPR hanya memberikan persetujuan setelah ada pengajuan calon dari presiden," ujar Arsul Sani saat dihubungi hari ini, Ahad, 21 Juni 2020.
Dia menjelaskan waktu pensiun Kapolri jenderal Idham Azis masih lebih dari enam bulan lagi sehingga terlalu dini membicarakan penggantinya.
Arsul menuturkan DPR bakal fokus bagaimana kapolri bisa terus mengikhtiarkan Polri sebagai lembaga penegakan hukum sipil yang taat pada due process of law dan tidak sembarangan melakukan upaya paksa.
Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada 2021. Indonesia Police Watch (IPW) menyebut setidaknya ada delapan nama yang bakal masuk bursa calon pengganti Idham.
Delapan nama itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga (komisaris jenderal) dan tiga jenderal bintang dua (inspektur jenderal). Mereka adalah lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1988 A hingga 1991.
Delapan nama itu adalah Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Rycko Amelza, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Juga Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sujana, Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi, dan Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Fadil Imran.
